caradaftarmerek.com - Saat ini DPR dan tim perancang RUU sedang membahas RUU Merek, termasuk di dalamnya adalah ketentuan terkait undang-undang merek non tradisional, khususnya merek tiga dimensi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis tentang merek tiga dimensi.
Kegiatan ini menghadiri Manager Director for Trademard Examination Planning, Mr. Katumasa Dan yang berbagi pengalamannya tentang implementasi hukum dan sistem merek tiga dimensi di Jepang kepada pemeriksa merek dan pemeriksa desain industri. Selasa (2/8/2016) di Ruang Rapat Gedung DJKI .
Dalam sambutannya, Mr Katsumasa Dan berharap bahwa, “ pengetahuan dan pengalaman sistem merek tiga diemensi dan praktek pemeriksaan di Jepang yang akan dibagikannya ini dapat memberi manfaat dalam praktek pemeriksaan merek tradisional dan non tradisional dan dalam upaya penyusunan pedoman praktek yang akan digunakan pemeriksa merek dan desain industri ”.
Acara ini dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Prof. Ahmad M. Ramli. “ Pada hari ini para pemeriksa merek dan desain industri sangat penting untuk hadir, karena undang-undang merek yang baru memasukkan unsur merek tiga dimensi sebagai bagian dari yang bias dilindungi ” ujar Dirjen KI.
Dalam konsultasi teknis ini, membahas mengenai; Situasi saat ini pada pekerjaan persiapan untuk pengenalan merek tiga dimensi di Indonesia, Perkembangan terakhir mengenai kebijakan merek dagang di Jepang, Standarisasi sistem dan pemeriksaan hukum yang berkaitan dengan corak tiga dimensi di Jepang dan relevansi desain industri dengan corak tiga dimensi, Studi kasus pada merek tiga dimensi, dan terakhir diskusi oleh para pemeriksa mengenai merek tiga dimensi. (Humas, Agustus 2016). http://blog.dgip.go.id/konsultasi-teknis-pemeriksaan-desain-industri-yang-bersinggungan-dengan-merek-tiga-dimensi/
